Transparansi meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, dan mencegah praktik korupsi. Masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga publik secara objektif.
3. Data apa saja yang termasuk dalam kategori transparansi publik?
- Anggaran dan realisasi keuangan
- Rencana pembangunan dan capaian kinerja
- Informasi pengadaan barang dan jasa
- Laporan evaluasi dan audit
- Program/kegiatan pemerintah dan hasilnya
4. Siapa yang berhak mengakses data transparansi?
Semua warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi publik, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
5. Bagaimana cara mengakses data transparansi di website ini?
Data transparansi dapat diakses melalui menu “Transparansi” atau “Data Publik” di situs ini. Informasi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan dokumen yang dapat diunduh.
6. Apakah saya bisa mengajukan permintaan informasi jika tidak tersedia di website?
Ya. Anda bisa mengajukan permintaan melalui formulir online di menu "Permintaan Informasi", atau menghubungi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kami.
7. Apakah ada biaya untuk mengakses informasi publik?
Tidak. Pengaksesan informasi publik secara digital tidak dipungut biaya. Namun, jika Anda meminta salinan fisik, mungkin ada biaya penggandaan sesuai aturan yang berlaku.
8. Bagaimana kami menjamin keakuratan dan keandalan data yang ditampilkan?
Data yang ditampilkan bersumber dari sistem resmi dan divalidasi oleh instansi terkait sebelum dipublikasikan.
9. Seberapa sering data transparansi diperbarui?
Tergantung jenis datanya. Beberapa diperbarui bulanan (seperti keuangan), sementara lainnya secara tahunan (seperti capaian kinerja).
10. Saya menemukan ketidaksesuaian data. Apa yang harus saya lakukan?
Silakan laporkan melalui fitur “Lapor Data” atau hubungi kontak resmi yang tersedia. Kami akan segera menindaklanjuti laporan Anda.